Alasan rendahnya penyerapan anggaran di kementerian yang disampaikan pemerintah dinilai aneh. Pemerintah menilai masa pembahasan anggaran cukup lama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan sehingga waktu sisa pelaksanaan lebih sedikit daripada saat pembahasan masalah anggaran.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pembahasan anggaran di DPR sudah sesuai dengan waktu penyampaian nota keuangan oleh Presiden ke DPR dan penyampaian Pagu Sementara Kementerian/Lembaga oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR.
"Jika pemerintah merasa waktu yang tersedia untuk merealisasikan anggaran tinggal sedikit, harusnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam mengajukan rencana pembahasan ke DPR," kata Mahfudz, melalui pesan singkat, Jumat (28/12/2012).
Hal itu dikatakan Mahfudz menyikapi evaluasi kinerja kementerian di 2012 yang disampaikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis kemarin. Salah satu yang disoroti adalah rendahnya penyerapan anggaran negara.
Mahfudz menilai, masalah rendahnya penyerapan anggaran selama ini yakni sikap pemerintah yang memblokir beberapa pos anggaran Kementerian/Lembaga hingga lewat batas tahun anggaran. Dia memberi contoh pemblokiran anggaran optimalisasi TNI sebesar Rp 678 miliar oleh Kementerian Keuangan atas arahan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
"Lebih aneh lagi alasan pemblokiran karena ada surat aduan masyarakat bahwa ada mark up, tidak prioritas dan indikasi kongkalikong. Anggaran itu belum dilaksanakan, tetapi surat kaleng dari masyarakat lebih dipercaya Seskab dan Menkeu daripada penjelasan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI," kata dia.
"Jadi, jika pemerintah mau terbuka, sesungguhnya masalah terbesar soal penyerapan anggaran justru ada di pemerintah. Banyak Kementerian/Lembaga tidak siap saat membahas rencana kerja dan anggaran dengan DPR," tambah politisi PKS itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, penyerapan anggaran kementerian cenderung menumpuk pada akhir tahun. Bahkan, menurut Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), enam kementerian menyerap anggaran kurang dari 20 persen.
Keenam kementerian itu adalah Kementerian Perumahan Rakyat (penyerapan baru 1,9 persen), Kementerian Pemuda dan Olahraga (4,2 persen), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (10,8 persen), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (10,9 persen), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (17,8 persen), serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (19,3 persen).
Pendapat :
Anggaran tidak terserap ada 2 kemungkinan:
1. Malas, karena celah korupsi semakin kecil saja, atau
2. Menterinya gak ngerti program karena cuma ditunjuk untuk jadi menteri, jadi nunggu aja dari bawahan.
Sumber : kompas.com
Jumat, 28 Desember 2012
Kamis, 08 November 2012
Ekonomi Dikedepankan, Rasa Aman di Papua Terabaikan
http://news.detik.com/read/2012/06/16/114550/1942797/10/ekonomi-dikedepankan-rasa-aman-di-papua-terabaikan
Ekonomi Dikedepankan, Rasa Aman di Papua Terabaikan
Ray Jordan - detikNews
Jakarta Pemerintah dinilai separuh-paruh dalam membangun Papua. Ekonomi dikedepankan namun rasa aman dan harga diri terabaikan.
"Masalah Papua yakni salah pendekatan dan keamanan represif. Seharusnya lebih komprehensif. Menitikberatkan masalah ekonomi, sementara rasa aman dan harga diri diabaikan," ujar Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth.
Adriana mengatakan itu dalam diskusi polemik Sindo Radio 'Papua yang Tak Kunjung Reda' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2012).
Adriana menilai kepemimpinan di Papua lemah. Pelaku kekerasan di Papua juga tidak pernah diungkap. "Selalu disebut orang tak dikenal," kata dia.
Adriana menyarankan agar penempatan aparat dan intelijen di Papua ditata kembali. Sebab kekerasan yang tidak bisa diatasi menunjukkan persoalan konflik yang tidak selesai.
Adriana menyebut jika kekerasan tidak bisa dihentikan, pemerintah tidak akan bisa membangun Papua. "Membangun Papua dalam kondisi seperti ini tidak akan efektif juga. Kekerasan di Papua harus dihentikan," tutur Adriana.
(nik/vit)
Pendapat : kalau ekonomi dikedepankan kenapa masih banyak rakyat papua pakai koteka dan anak kecil kekurangan gizi dan rumah yg dari daun rumbai dan kemiskinan merajalela ?? apakah ekonomi hanya buat pendatang dari jawa sumatra dkk??rakyat papua tetap dibiarkan bodoh agar bisa di rampok hasil buminya oleh pemerintah pusat buat bangun daerah lain dan kita tahu di mana
Ekonomi Dikedepankan, Rasa Aman di Papua Terabaikan
Ray Jordan - detikNews
Jakarta Pemerintah dinilai separuh-paruh dalam membangun Papua. Ekonomi dikedepankan namun rasa aman dan harga diri terabaikan.
"Masalah Papua yakni salah pendekatan dan keamanan represif. Seharusnya lebih komprehensif. Menitikberatkan masalah ekonomi, sementara rasa aman dan harga diri diabaikan," ujar Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth.
Adriana mengatakan itu dalam diskusi polemik Sindo Radio 'Papua yang Tak Kunjung Reda' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2012).
Adriana menilai kepemimpinan di Papua lemah. Pelaku kekerasan di Papua juga tidak pernah diungkap. "Selalu disebut orang tak dikenal," kata dia.
Adriana menyarankan agar penempatan aparat dan intelijen di Papua ditata kembali. Sebab kekerasan yang tidak bisa diatasi menunjukkan persoalan konflik yang tidak selesai.
Adriana menyebut jika kekerasan tidak bisa dihentikan, pemerintah tidak akan bisa membangun Papua. "Membangun Papua dalam kondisi seperti ini tidak akan efektif juga. Kekerasan di Papua harus dihentikan," tutur Adriana.
(nik/vit)
Pendapat : kalau ekonomi dikedepankan kenapa masih banyak rakyat papua pakai koteka dan anak kecil kekurangan gizi dan rumah yg dari daun rumbai dan kemiskinan merajalela ?? apakah ekonomi hanya buat pendatang dari jawa sumatra dkk??rakyat papua tetap dibiarkan bodoh agar bisa di rampok hasil buminya oleh pemerintah pusat buat bangun daerah lain dan kita tahu di mana
Kemiskinan Menggurita, Rakyat Butuh Solusi
http://news.detik.com/read/2012/07/22/113938/1971531/471/kemiskinan-menggurita-rakyat-butuh-solusi
Kemiskinan Menggurita, Rakyat Butuh Solusi
Rismayanti Nurjannah - detikNews
Bandung Akhir-akhir ini fenomena mengakhiri hidup secara tragis tengah menjamur di tengah-tengah masyarakat yang sedang dibelit kemiskinan.
Sebagai contoh seorang tukang bakso di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada awal Juli. Diduga karena tidak tahan menghadapi himpitan ekonomi, ia kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Kemudian kasus serupa yang terjadi masih pada awal Juli juga menimpa seorang ibu yang bernama Markiah dengan membawa anaknya yang masih berumur tiga tahun melompat dari sebuah jembatan di Pulo Empang kota Bogor.
Kasus tersebut mengindikasikan bahwa banyak orang yang pada akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya agar terlepas dari beban hidup yang kian hari kian sulit.
Himpitan ekonomi selalu menjadi salah satu faktor yang paling mendominasi yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri, bahkan sampai membunuh sanak keluarganya yang menjadi tanggungannya.
Di samping sebagai pemicu orang melakukan bunuh diri, juga sebagai biang ketidakharmonisan keluarga, kriminalitas dan masalah sosial lainnya seperti pelacuran, pencopetan, perampasan dan sebagainya. Upaya pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan memang sedang dilakukan.
Namun, program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah selama ini telah salah sasaran sebagaimana yang dinyatakan oleh Ekonom Indef, Enny Sri Hartati. Bahkan hanya menyentuh masyarakat menengah ke atas, bukan menengah ke bawah.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah gagal dalam mengurusi rakyat Indonesia yang sebagian besar berada dalam kondisi tidak mampu (baca: miskin).
sistem ekonomi yang dibangun dalam membangun negeri ini merupakan teori ekonomi kapitalisme yang selalu menekankan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sarana pemuas kebutuhan manusia (barang dan jasa) terbatas.
Asumsi ini yang kemudian melahirkan sistem politik ekonominya hanya bertumpu pada aspek produksi semata tanpa memperhatikan distribusinya sampai tidak kepada seluruh rakyat.
Kekayaan yang tertanam di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang bahkan pihak asing. Keuntungan terbesar dari eksploitasi sumber daya alam di negeri ini mereka kantongi dengan legalisasi dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat digondol para kapitalis dengan kekuatan kapital yang dimilikinya.
Kesalahan paradigma ekonomi yang diterapkan oleh kapitalisme, merupakan hal dasar yang menjadikan kemiskinan bercokol di negeri ini. Menanggalkan sistem ekonomi kapitalisme dan menerapkan sistem politik ekonomi Islam adalah solusi tuntas menyelesaikan perkara ini.
Sistem politik ekonomi Islam mengatur pendistribusian kekayaan secara merata. Setiap individu diperhatikan kebutuhan sandang papan pangan bahkan kesehatan, pendidikan dan keamanan pun sangat diperhatikan demi terjaminnya kehidupan rakyat yang sejahtera.
Dengan pengaturan kepemilikannya, Islam melarang SDA dikuasai oleh para kapitalis. SDA dikelola oleh negara kemudian hasilnya didistribusikan kepada seluruh rakyatnya. Sistem politik ekonomi ini mustahil terjadi apabila negara ini masih tetap mempertahankan sistem pemerintahan sekuler-kapitalisme dengan sistem politiknya, demokrasi.
Walhasil, sistem politik ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem yang mampu menciptakan perubahan rakyat ke arah yang jauh lebih sejahtera. Sistem politik ekonomi ini hanya akan bisa terwujud ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.
*Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia dan Aktivis Komunitas Rindu Syariah Khilafah.
Pendapat : Yang menjadi pertanyaan, apa tugas mengatasi kemiskinan MUTLAK tugas pemerintah pusat? Saat ini, di era otonomi daerah, mestinya pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan, dengan meng-create program anti kemiskinan, krn pemerintah daerah yg berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Kemiskinan Menggurita, Rakyat Butuh Solusi
Rismayanti Nurjannah - detikNews
Bandung Akhir-akhir ini fenomena mengakhiri hidup secara tragis tengah menjamur di tengah-tengah masyarakat yang sedang dibelit kemiskinan.
Sebagai contoh seorang tukang bakso di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada awal Juli. Diduga karena tidak tahan menghadapi himpitan ekonomi, ia kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Kemudian kasus serupa yang terjadi masih pada awal Juli juga menimpa seorang ibu yang bernama Markiah dengan membawa anaknya yang masih berumur tiga tahun melompat dari sebuah jembatan di Pulo Empang kota Bogor.
Kasus tersebut mengindikasikan bahwa banyak orang yang pada akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya agar terlepas dari beban hidup yang kian hari kian sulit.
Himpitan ekonomi selalu menjadi salah satu faktor yang paling mendominasi yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri, bahkan sampai membunuh sanak keluarganya yang menjadi tanggungannya.
Di samping sebagai pemicu orang melakukan bunuh diri, juga sebagai biang ketidakharmonisan keluarga, kriminalitas dan masalah sosial lainnya seperti pelacuran, pencopetan, perampasan dan sebagainya. Upaya pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan memang sedang dilakukan.
Namun, program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah selama ini telah salah sasaran sebagaimana yang dinyatakan oleh Ekonom Indef, Enny Sri Hartati. Bahkan hanya menyentuh masyarakat menengah ke atas, bukan menengah ke bawah.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah gagal dalam mengurusi rakyat Indonesia yang sebagian besar berada dalam kondisi tidak mampu (baca: miskin).
sistem ekonomi yang dibangun dalam membangun negeri ini merupakan teori ekonomi kapitalisme yang selalu menekankan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sarana pemuas kebutuhan manusia (barang dan jasa) terbatas.
Asumsi ini yang kemudian melahirkan sistem politik ekonominya hanya bertumpu pada aspek produksi semata tanpa memperhatikan distribusinya sampai tidak kepada seluruh rakyat.
Kekayaan yang tertanam di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang bahkan pihak asing. Keuntungan terbesar dari eksploitasi sumber daya alam di negeri ini mereka kantongi dengan legalisasi dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat digondol para kapitalis dengan kekuatan kapital yang dimilikinya.
Kesalahan paradigma ekonomi yang diterapkan oleh kapitalisme, merupakan hal dasar yang menjadikan kemiskinan bercokol di negeri ini. Menanggalkan sistem ekonomi kapitalisme dan menerapkan sistem politik ekonomi Islam adalah solusi tuntas menyelesaikan perkara ini.
Sistem politik ekonomi Islam mengatur pendistribusian kekayaan secara merata. Setiap individu diperhatikan kebutuhan sandang papan pangan bahkan kesehatan, pendidikan dan keamanan pun sangat diperhatikan demi terjaminnya kehidupan rakyat yang sejahtera.
Dengan pengaturan kepemilikannya, Islam melarang SDA dikuasai oleh para kapitalis. SDA dikelola oleh negara kemudian hasilnya didistribusikan kepada seluruh rakyatnya. Sistem politik ekonomi ini mustahil terjadi apabila negara ini masih tetap mempertahankan sistem pemerintahan sekuler-kapitalisme dengan sistem politiknya, demokrasi.
Walhasil, sistem politik ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem yang mampu menciptakan perubahan rakyat ke arah yang jauh lebih sejahtera. Sistem politik ekonomi ini hanya akan bisa terwujud ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.
*Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia dan Aktivis Komunitas Rindu Syariah Khilafah.
Pendapat : Yang menjadi pertanyaan, apa tugas mengatasi kemiskinan MUTLAK tugas pemerintah pusat? Saat ini, di era otonomi daerah, mestinya pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan, dengan meng-create program anti kemiskinan, krn pemerintah daerah yg berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Indonesia Tegaskan Perlunya Reformasi di PBB
http://news.detik.com/read/2012/10/02/060440/2051172/10/indonesia-tegaskan-perlunya-reformasi-di-pbb
Indonesia Tegaskan Perlunya Reformasi di PBB
Indra Subagja - detikNews
New York,
Indonesia kembali menyampaikan perlunya reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Langkah itu diperlukan dengan melihat konstelasi dunia saat ini.
"Dewan Keamanan, organ PBB yang tidak mencerminkan konstelasi dunia saat ini," jelas Menlu Marty Natalegawa di Markas PBB di New York, AS, Senin (1/10/2012).
Dewan Keamanan merupakan salah satu organ di PBB. Organ ini yang menentukan bagaimana bandul arah organisasi atas konflik di sejumlah negara, misalnya saja kasus di Suriah. Nah, hak veto juga dimiliki 5 negara di Dewan Keamanan ini.
Marty melanjutkan, reformasi di UN tidak terjadi secara instan, tapi berproses.
"Reformasi juga dilakukan di Majelis Umum PBB dalam working method, agar lebih efisien dan efektif," terangnya.
Marty juga menyampaikan, selama ini hanya Dewan Keamanan saja yang terlihat perannya di PBB, sedang dewan yang lain kurang diperdengarkan sikapnya.
"Dewan Ekonomi Sosial, bisa seperti Dewan Keamanan, tapi terkesampingkan dengan masalah politik," tutur Marty.
Marty menyampaikan, Sekjen PBB Ban Ki-moon juga menegaskan soal perlunya reformasi di tubuh Sekretariat PBB agar lebih efisien.
(ndr/mpr)
Pendapat : bukan cuman reformasi.. tp revolusi, dan itu hanya bs terwujud klo terjadi PD ke 3... punya nuklir brarti punya kekuasaan, slama ini mereka mengkampayekan ttg bahaya nuklir tp toh mereka rajin mengunakannya dg berbagai macam alasan, itu semua agar kita negara dunia ke 3 tdk punya kuasa atas mereka..
Indonesia Tegaskan Perlunya Reformasi di PBB
Indra Subagja - detikNews
New York,
Indonesia kembali menyampaikan perlunya reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Langkah itu diperlukan dengan melihat konstelasi dunia saat ini.
"Dewan Keamanan, organ PBB yang tidak mencerminkan konstelasi dunia saat ini," jelas Menlu Marty Natalegawa di Markas PBB di New York, AS, Senin (1/10/2012).
Dewan Keamanan merupakan salah satu organ di PBB. Organ ini yang menentukan bagaimana bandul arah organisasi atas konflik di sejumlah negara, misalnya saja kasus di Suriah. Nah, hak veto juga dimiliki 5 negara di Dewan Keamanan ini.
Marty melanjutkan, reformasi di UN tidak terjadi secara instan, tapi berproses.
"Reformasi juga dilakukan di Majelis Umum PBB dalam working method, agar lebih efisien dan efektif," terangnya.
Marty juga menyampaikan, selama ini hanya Dewan Keamanan saja yang terlihat perannya di PBB, sedang dewan yang lain kurang diperdengarkan sikapnya.
"Dewan Ekonomi Sosial, bisa seperti Dewan Keamanan, tapi terkesampingkan dengan masalah politik," tutur Marty.
Marty menyampaikan, Sekjen PBB Ban Ki-moon juga menegaskan soal perlunya reformasi di tubuh Sekretariat PBB agar lebih efisien.
(ndr/mpr)
Pendapat : bukan cuman reformasi.. tp revolusi, dan itu hanya bs terwujud klo terjadi PD ke 3... punya nuklir brarti punya kekuasaan, slama ini mereka mengkampayekan ttg bahaya nuklir tp toh mereka rajin mengunakannya dg berbagai macam alasan, itu semua agar kita negara dunia ke 3 tdk punya kuasa atas mereka..
CADANGAN DEVISA RI NAIK
Cadangan Devisa RI Naik ke USD110,3 M
INILAH.COM, Jakarta - Jumlah cadangan devisa pada akhir Oktober 2012 meningkat mencapai US$110,3 miliar, setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah dari akhir September US$ 110,297 miliar.
Dalam siaran pers Bank Indonesia Kamis (8/11/2012) disebutkan kenaikan cadangan devisa tersebut dipicu adanya keseimbangan eksternal dalam perekonomian juga mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Defisit transaksi berjalan pada kuartal tiga 2012 turun menjadi 2,4% dari PDB, lebih rendah dari kuartal dua 2012 sebesar 3,5% dari PDB.
Perbaikan defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca transaksi perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi, sementara beberapa komoditas ekspor non-migas seperti CPO mulai tumbuh positif.
Transaksi Modal dan Finansial (TMF) mencatat peningkatan surplus yang lebih besar, terutama didorong oleh investasi langsung (FDI), sehingga secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal tiga 2012 kembali mencatat surplus. [ast]
Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Humas BI Dody Budi Waluyo mengatakan, hal ini lantaran transaksi Modal dan Finansial (TMF) mencatat peningkatan surplus yang lebih besar, terutama didorong oleh investasi langsung (FDI).
"Sehingga secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III-2012 kembali mencatat surplus," ungkap dia, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Menurutnya, NPI pada triwulan IV-2012 diprakirakan akan mengalami surplus yang lebih besar, ditopang oleh membaiknya transaksi berjalan dan meningkatnya surplus TMF, khususnya investasi langsung.
"Keseimbangan eksternal dalam perekonomian juga mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2012 turun menjadi 2,4 persen dari PDB, lebih rendah dari triwulan II-2012 sebesar 3,5 persen dari PDB," tambahnya.
Perbaikan defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca transaksi perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi. Sementara beberapa komoditas ekspor non-migas seperti CPO mulai tumbuh positif. (mrt)
Pendapat :
Arti definisi / pengertian devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak dijadikan devisa saat ini adalah dollar amerika (usd) :
Sumber Devisa Bersumber Dari :
1. pinjaman / hutang luar negeri
2. hadiah, bantuan atau sumbangan luar negri
3. penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri
4. hasil ekspor barang dan jasa
5. kiriman valuta asing dari luar negri
6. wisatawan yang belanja di dalam negeri
7. dll
Kegunaan / Manfaat Devisa :
1. membeli barang atau jasa dari luar negeri (impor)
2. membayar hutang pokok serta bunga hutang luar negeri
3. pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri
4. membiayai perwakilan di luar negeri (duta besar, konsulat, dll)
5. membiayai atlit, misi kebudayaan, studi banding / perjalanan dinas pejabat negara
6. dll
Jenis-Jenis / Macam-Macam Devisa :
1. Devisa umum, yaitu devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa serta bunga modal.
2. Devisa kredit, yakni adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri.
Fungsi Devisa :
1. alat pembayaran hutang luar negeri
2. alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri
3. alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negri seperti membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, bantuan, dll
4. sebagai sumber pendapatan negara
Jadi, dengan adanaya kenaikan devisa, akan mengakibatkan surplus, dan manfaat dari kenaikan devisa ini supaya dapat di manfaatkan dengan benar, seperti untuk membayar hutang pokok dan bunga hutang luar negeri.
http://organisasi.org/definisi-pengertian-devisa-negara-fungsi-guna-sumber-jenis-macam-devisa
http://id.berita.yahoo.com/cadangan-devisa-naik-jadi-us-110-3-miliar-084500658.html
http://economy.okezone.com/read/2012/11/08/20/715545/cadangan-devisa-ri-naik-ke-usd110-3-m
INILAH.COM, Jakarta - Jumlah cadangan devisa pada akhir Oktober 2012 meningkat mencapai US$110,3 miliar, setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah dari akhir September US$ 110,297 miliar.
Dalam siaran pers Bank Indonesia Kamis (8/11/2012) disebutkan kenaikan cadangan devisa tersebut dipicu adanya keseimbangan eksternal dalam perekonomian juga mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Defisit transaksi berjalan pada kuartal tiga 2012 turun menjadi 2,4% dari PDB, lebih rendah dari kuartal dua 2012 sebesar 3,5% dari PDB.
Perbaikan defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca transaksi perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi, sementara beberapa komoditas ekspor non-migas seperti CPO mulai tumbuh positif.
Transaksi Modal dan Finansial (TMF) mencatat peningkatan surplus yang lebih besar, terutama didorong oleh investasi langsung (FDI), sehingga secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal tiga 2012 kembali mencatat surplus. [ast]
Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Humas BI Dody Budi Waluyo mengatakan, hal ini lantaran transaksi Modal dan Finansial (TMF) mencatat peningkatan surplus yang lebih besar, terutama didorong oleh investasi langsung (FDI).
"Sehingga secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III-2012 kembali mencatat surplus," ungkap dia, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Menurutnya, NPI pada triwulan IV-2012 diprakirakan akan mengalami surplus yang lebih besar, ditopang oleh membaiknya transaksi berjalan dan meningkatnya surplus TMF, khususnya investasi langsung.
"Keseimbangan eksternal dalam perekonomian juga mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2012 turun menjadi 2,4 persen dari PDB, lebih rendah dari triwulan II-2012 sebesar 3,5 persen dari PDB," tambahnya.
Perbaikan defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca transaksi perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi. Sementara beberapa komoditas ekspor non-migas seperti CPO mulai tumbuh positif. (mrt)
Pendapat :
Arti definisi / pengertian devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak dijadikan devisa saat ini adalah dollar amerika (usd) :
Sumber Devisa Bersumber Dari :
1. pinjaman / hutang luar negeri
2. hadiah, bantuan atau sumbangan luar negri
3. penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri
4. hasil ekspor barang dan jasa
5. kiriman valuta asing dari luar negri
6. wisatawan yang belanja di dalam negeri
7. dll
Kegunaan / Manfaat Devisa :
1. membeli barang atau jasa dari luar negeri (impor)
2. membayar hutang pokok serta bunga hutang luar negeri
3. pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri
4. membiayai perwakilan di luar negeri (duta besar, konsulat, dll)
5. membiayai atlit, misi kebudayaan, studi banding / perjalanan dinas pejabat negara
6. dll
Jenis-Jenis / Macam-Macam Devisa :
1. Devisa umum, yaitu devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa serta bunga modal.
2. Devisa kredit, yakni adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri.
Fungsi Devisa :
1. alat pembayaran hutang luar negeri
2. alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri
3. alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negri seperti membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, bantuan, dll
4. sebagai sumber pendapatan negara
Jadi, dengan adanaya kenaikan devisa, akan mengakibatkan surplus, dan manfaat dari kenaikan devisa ini supaya dapat di manfaatkan dengan benar, seperti untuk membayar hutang pokok dan bunga hutang luar negeri.
http://organisasi.org/definisi-pengertian-devisa-negara-fungsi-guna-sumber-jenis-macam-devisa
http://id.berita.yahoo.com/cadangan-devisa-naik-jadi-us-110-3-miliar-084500658.html
http://economy.okezone.com/read/2012/11/08/20/715545/cadangan-devisa-ri-naik-ke-usd110-3-m
BI YAKIN INFLASI MASIH SESUAI ASUMSI
BI Yakin Inflasi Masih Sesuai Asumsi
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai inflasi masih sesuai prediksi, meskipun inflasi Oktober jauh meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Oktober mencapai 0,16 persen dari sebelumnya hanya 0,01 persen.
BI menyatakan, inflasi tetap terkendali dan diperkirakan pada akhir tahun akan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 2012 sebesar 4,5 persen plus minus satu persen.
"Inflasi inti masih terkendali, meskipun sedikit meningkat menjadi 4,59 persen (yoy), terutama didorong oleh kenaikan sewa dan kontrak rumah," ungkap Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Humas BI Dody Budi Waluyo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Secara fundamental, terkendalinya inflasi inti dipengaruhi oleh turunnya imported inflation sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan dan energi global, relatif terjaganya stabilitas rupiah, stabilnya ekspektasi inflasi, serta respons sisi penawaran yang memadai.
Sementara itu, perkembangan harga bahan pangan (volatile food) mencatat deflasi didorong oleh koreksi harga komoditas pangan seiring dengan meningkatnya pasokan.
"Di sisi lain, inflasi administered prices juga terjaga pada level yang rendah seiring dengan tidak adanya kebijakan pemerintah di bidang harga barang dan jasa yang bersifat strategis," tukas dia. (mrt)
Pendapat :
Meskipun lonjakan atau peningkatan inflasi tidak signifikan pemerintah harus tetap berjaga-jaga agar tidak terjadi peningkatan yang tajam.
Sumber : YAHOO.COM
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai inflasi masih sesuai prediksi, meskipun inflasi Oktober jauh meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Oktober mencapai 0,16 persen dari sebelumnya hanya 0,01 persen.
BI menyatakan, inflasi tetap terkendali dan diperkirakan pada akhir tahun akan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 2012 sebesar 4,5 persen plus minus satu persen.
"Inflasi inti masih terkendali, meskipun sedikit meningkat menjadi 4,59 persen (yoy), terutama didorong oleh kenaikan sewa dan kontrak rumah," ungkap Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Humas BI Dody Budi Waluyo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Secara fundamental, terkendalinya inflasi inti dipengaruhi oleh turunnya imported inflation sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan dan energi global, relatif terjaganya stabilitas rupiah, stabilnya ekspektasi inflasi, serta respons sisi penawaran yang memadai.
Sementara itu, perkembangan harga bahan pangan (volatile food) mencatat deflasi didorong oleh koreksi harga komoditas pangan seiring dengan meningkatnya pasokan.
"Di sisi lain, inflasi administered prices juga terjaga pada level yang rendah seiring dengan tidak adanya kebijakan pemerintah di bidang harga barang dan jasa yang bersifat strategis," tukas dia. (mrt)
Pendapat :
Meskipun lonjakan atau peningkatan inflasi tidak signifikan pemerintah harus tetap berjaga-jaga agar tidak terjadi peningkatan yang tajam.
Sumber : YAHOO.COM
PEMERINTAH BATASI UTANG LUAR NEGERI
Pemerintah Batasi Utang Luar Negeri
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris kabinet Dipo Alam menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh menteri di kabinet untuk membatasi pengajuan utang luar negeri untuk pembangunan yang membebani APBN dan APBD.
Dipo mengatakan, surat edaran itu tidak hanya untuk para menteri tetapi juga kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.
"Jadi tidak betul kalau dikatakan pemerintahan SBY ini neolib dan semuanya masih tergantung pada pinjaman luar negeri," kata Dipo Alam di kantornya, Kamis (1/11/2012).
"Utang sekarang ini pun terus kami kurangi kalau proporsi utang sekarang sudah pasti berkurang terus, nominalnya memang masih terlihat besar tapi ini tujuan presiden adalah mengajak jangan sampai utang luar negeri ini dalam pembiayaan pembangunan kita berjalan tanpa suatu pengawasan," tambahanya.
Dalam penjelasannya, Dipo mengatakan, pembatasan utang luar negeri termasuk hibah yang mengikat dengan commitment fee, serta dana pendampingan rupiah murni yang bisa membebani APBN/APBD.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, posisi utang pemerintah hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Dari angka itu, posisi utang luar negeri Indonesia saat ini adalah Rp 638,01 triliun atau sekitar 32,3 persen dari total utang yang ada saat ini.
Pemerintah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia masih aman. Pada April lalu Lembaga Pemeringkat Internasional Standard and Poor's (S&P) menahan peringkat utang Indonesia pada level ''BB+'' untuk utang jangka panjang dan ''B'' untuk jangka pendek dengan outlook positif.
Masih bergantung utang
Namun Lembaga itu mengatakan, ada sejumlah penghambat dalam perekonomian Indonesia diantaranya pendapatan per kapita yang rendah, utang luar negeri sektor swasta yang masih tinggi, dan pasar keuangan domestik yang dangkal.
Pengamat ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati mengatakan posisi dan kondisi utang Indonesia tidak bisa dibilang aman jika pemanfaatannya tidak tepat. "Kalau kita berbicara utang indikatornya tidak hanya sekadar apakah kita masih dalam rasio aman atau tidak, artinya rasio utang bukan satu-satunya indikator apakah utang yang ada selama ini beresiko apa tidak," kata Enny kepada Wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.
Menurut Enny, belajar dari krisis yang dialami oleh Amerika Serikat dan Eropa titik krusialnya adalah bagaimana pemanfaatan utang itu sendiri. Jika utang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga bisa refinancing kedepannya itulah yang bermasalah. "Utang Jepang itu tidak bermasalah karena utang mereka digunakan untuk kegiatan investasi," ujarnya.
Enny juga meragukan kesungguhan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk melepas diri dari ketergantungan terhadap utang. "Kalau kita melihat defisit anggarannya semakin besar maka berarti kita bukan meninggalkan tapi justru kecanduan utang. Saya tidak melihat adanya langkah nyata untuk melepaskan ketergantungan dari utang," kata Enny.
Dalam catatan Enny pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurutnya hanya membatasi utang luar negeri tetapi tidak membatasi utang dalam negeri. "Utang dalam negeri itu juga utang dan menjadi beban karena bunganya kan kita bayar menggunakan APBN," ucapnya.
Pendapat :
Utang pemerintah hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Jadi hanya 26% dari total PDB Indonesia sekitar 7400 triliun. Tidak selamanya berhutang itu buruk, apalagi kalau pemerintah lebih bersih dan transparan. Pemerintah juga seharusnya memberikan bukti yang nyata, utang itu dipergunakan untuk membangun fasilitas berupa apa saja. Jangan hanya merenovasi gedung-gedung pemerintah yang masih terlihat layak untuk dipergunakan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/01/08220676/Soal.Pemborosan.PLN
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris kabinet Dipo Alam menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh menteri di kabinet untuk membatasi pengajuan utang luar negeri untuk pembangunan yang membebani APBN dan APBD.
Dipo mengatakan, surat edaran itu tidak hanya untuk para menteri tetapi juga kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.
"Jadi tidak betul kalau dikatakan pemerintahan SBY ini neolib dan semuanya masih tergantung pada pinjaman luar negeri," kata Dipo Alam di kantornya, Kamis (1/11/2012).
"Utang sekarang ini pun terus kami kurangi kalau proporsi utang sekarang sudah pasti berkurang terus, nominalnya memang masih terlihat besar tapi ini tujuan presiden adalah mengajak jangan sampai utang luar negeri ini dalam pembiayaan pembangunan kita berjalan tanpa suatu pengawasan," tambahanya.
Dalam penjelasannya, Dipo mengatakan, pembatasan utang luar negeri termasuk hibah yang mengikat dengan commitment fee, serta dana pendampingan rupiah murni yang bisa membebani APBN/APBD.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, posisi utang pemerintah hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Dari angka itu, posisi utang luar negeri Indonesia saat ini adalah Rp 638,01 triliun atau sekitar 32,3 persen dari total utang yang ada saat ini.
Pemerintah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia masih aman. Pada April lalu Lembaga Pemeringkat Internasional Standard and Poor's (S&P) menahan peringkat utang Indonesia pada level ''BB+'' untuk utang jangka panjang dan ''B'' untuk jangka pendek dengan outlook positif.
Masih bergantung utang
Namun Lembaga itu mengatakan, ada sejumlah penghambat dalam perekonomian Indonesia diantaranya pendapatan per kapita yang rendah, utang luar negeri sektor swasta yang masih tinggi, dan pasar keuangan domestik yang dangkal.
Pengamat ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati mengatakan posisi dan kondisi utang Indonesia tidak bisa dibilang aman jika pemanfaatannya tidak tepat. "Kalau kita berbicara utang indikatornya tidak hanya sekadar apakah kita masih dalam rasio aman atau tidak, artinya rasio utang bukan satu-satunya indikator apakah utang yang ada selama ini beresiko apa tidak," kata Enny kepada Wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.
Menurut Enny, belajar dari krisis yang dialami oleh Amerika Serikat dan Eropa titik krusialnya adalah bagaimana pemanfaatan utang itu sendiri. Jika utang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga bisa refinancing kedepannya itulah yang bermasalah. "Utang Jepang itu tidak bermasalah karena utang mereka digunakan untuk kegiatan investasi," ujarnya.
Enny juga meragukan kesungguhan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk melepas diri dari ketergantungan terhadap utang. "Kalau kita melihat defisit anggarannya semakin besar maka berarti kita bukan meninggalkan tapi justru kecanduan utang. Saya tidak melihat adanya langkah nyata untuk melepaskan ketergantungan dari utang," kata Enny.
Dalam catatan Enny pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurutnya hanya membatasi utang luar negeri tetapi tidak membatasi utang dalam negeri. "Utang dalam negeri itu juga utang dan menjadi beban karena bunganya kan kita bayar menggunakan APBN," ucapnya.
Pendapat :
Utang pemerintah hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Jadi hanya 26% dari total PDB Indonesia sekitar 7400 triliun. Tidak selamanya berhutang itu buruk, apalagi kalau pemerintah lebih bersih dan transparan. Pemerintah juga seharusnya memberikan bukti yang nyata, utang itu dipergunakan untuk membangun fasilitas berupa apa saja. Jangan hanya merenovasi gedung-gedung pemerintah yang masih terlihat layak untuk dipergunakan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/01/08220676/Soal.Pemborosan.PLN
Langganan:
Postingan (Atom)