Kalimat Efektif Dan Tidak Efektif
Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan yang memiliki sekurang-kurangnya subjek dan predikat. Bagi seorang pendengar atau pembaca, kalimat adalah kesatuan kata yang mengandung makna atau pikiran. Sedangkan bagi penutur atau penulisan, kalimat adalah satu kesatuan pikiran atau makna yang diungkapkan dalam kesatuan kata.
Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian edektif dalam kalimat adalah ketepatan penggunaan kalimata dan ragam bahasa tertentu pula.
Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antarbagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar.
Dalam hal ini hendaknya dipahami pula bahwa situasi terjadinya komunikasi juga sangat berpengaruh. Kalimat yang dipandang cukup efektif dalam pergaulan, belum tentu dipandang efektif jika dipakai dalam situasi resmi, demikian pula sebaliknya.
Syarat-syarat kalimat efektif :
1. Secara tepat mewakili pikiran pembicaraan atau penulisanya.
2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengaran atau pembicaraan dengan yang dipikirkan atau penulisnya.
3. Kesatuan gagasan
4. Kesejajaran
5. Kehematan
6. Penekanan
7. Kelogisan
contoh kalimat efektif dan non efektif
24 03 2012
1. Contoh kalimat :
a.- Febrian rajin bekerja agar supaya dapat mencukupi kebutuhan hidup. (tidak efektif)
- Febrian rajin bekerja agar dapat mencukupi kebutuhan hidup (kalimat efektif)
b.- kepada yang bersalah harus dijatuhi hukuman yang setimpal (tidak efektif)
- yang bersalah harus dijatuhi hukuman (kalimat efektif)
c.- Ryan diperingati oleh kepala sekolah agar tidak mengulangi perbuatannya (tidak efektif)
- Ryan diperingatkan oleh kepala sekolah agar tidak mengulangi perbuatannya (efektif)
d.- Kita harus merubah kebiasaan yang buruk (tidak efektif)
- Kita harus mengubah kebiasaan buruk (efektif)
e.- Saya menyukainya di mana sifat-sifatnya sangat baik (tidak efektif)
- Saya menyukainya karena sifat-sfatnya sangat baik (efektif)
f.- Seorang pun tidak ada yang bisa menghindar daripada pengawasannya (tidak efektif)
- Seorang pun tidak ada yang bisa menghindar dari pengawasannya (efektif)
g.- Bukunya ada di saya (tidak efektif)
- Bukunya ada pada saya (efektif)
h. – Sopir Bus Lorena yang Masuk Jurang Melarikan Diri (tidak efektif)
- Bus Lorena Masuk Jurang, Sopirnya Melarikan Diri (efektif)
I.- dalam sebulan ia berhasil menciptakan 5 lagu sebulan (tidak efektif)
- dalam sebulan ia berhasil menciptakan 5 lagu (efektif)
j.- Dokter Febrian mengatakan kalau penyakit AIDS sangat berbahaya (tidak efektif)
- Dokter Febrian mengatakan bahwa penyakit AIDS sangat berbahaya (efektif)
Berikut ini 13 Sebab Ketidakefektifan Kalimat :
1. Kalimat Berstruktur Kompak.
Setiap kalimat minimal terdiri atas unsur pokok dan sebutan (yang menerangkan pokok) atau unsur subjek dan predikat. Kalimat yang baik adalah kalimat yang menggunakan subjek dan predikat secara benar dan kompak. Kekurangkompakan dan ketidakjelasan subjek dapat terjadi jika digunakan kata depan di depan subjek. Misalnya penggunaan dalam, untuk, bagi, di, pada, sebagai, tentang, dan, karena sebelum subjek kalimat tersebut.
Contoh kalimat tidak efektif:
Bagi semua siswa harus memahami uraian berikut ini.
Dalam pembahasan ini menyajikan contoh nyata.
Sebagai contoh dari uraian di atas adalah perkalian di bawah ini.
Kalimat di atas menjadi tidak efektif karena unsurnya tidak lengkap.
2. Kalimat Paralel.
Kalimat yang efektif adalah kalimat yang tersusun secara paralel. Keparalelan itu tampak pada jenis kata yang digunakan sebagai suatu yang paralel dengan memiliki unsur atau jenis kata yang sama. Kesalahan dalam menggunakan paralelis kata akan menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif.
Contoh kalimat tidak efektif:
Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun laporan, kelengkapan materi yang harus dilampirkan, penggambaran tahap-tahap kegiatan, dan simpulan hasil pengujian.
Ketidakefektifan kalimat tersebut, karena memfaralelkan jenis kata menyusun, dengan kelengkapan, penggambaran, dan simpulan. Kalimat tersebut memfaralelkan “kegiatan” sebagai verba, maka kata lainnya seharusnya menggunakan verba. Misalnya, kata menyusun seharusnya berfaralel dengan melampirkan (materi secara lengkap), menggambarkan (tahap-tahap kegiatan), dan menyimpulkan (hasil pengujian). Bandingkanlah dengan kalimat di bawah ini!
Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun laporan, melampirkan materi secara lengkap, menggambarkan tahap-tahap kegiatan, dan menyimpulkan hasil pengujian.
3. Kalimat Hemat.
Kalimat yang efektif harus hemat. Kalimat hemat memiliki ciri kalimat yang menghindari pengulangan subjek, pleonasme, hiponimi, dan penjamakan kata yang sudah bermakna jamak.
Contoh kalimat tidak efektif:
Para menteri serentak berdiri, setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang ke acara itu.
Waktu tempuh yang digunakan hanya selama 45 menit saja untuk sampai ke daerah itu.
Air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah.
Banyak orang-orang yang tidak hadir pada pertemuan yang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh terkemuka.
Kalimat pertama kurang efektif karena menggunakan subjek (kata para menteri) dengan subjek kedua (kata mereka). Kalimat kedua menggunakan kata bermakna sama, yaitu kata hanya dan saja. Kalimat ketiga kurang efektif karena menggunakan kata bermakna hiponimi, yaitu kata warna dan merah (merah merupakan salah satu warna, sehingga tidak perlu menggunakan kata warna). Kalimat keempat, menggunakan kata bermakna jamak secara berulang, yaitu kata banyak dan beberapa dengan pengulangan kata yang mengikutinya.
4. Kalimat Berpadu.
Kalimat yang berpadu adalah kalimat yang berisi kepaduan pernyataan. Kalimat yang tidak berpadu biasanya terjadi karena salah dalam menggunakan verba (kata kerja) atau preposisi (kata depan) secara tidak tepat.
Contoh kalimat tidak efektif:
Segala usulan yang disampaikan itu kami akan pertimbangkan.
Uraian pada bagian ini akan menyajikan tentang perkembangbiakan pohon aren.
Materi yang sudah diungkapkan daripada pembicara awal akan dibahas kembali pada pertemuan yang akan datang.
Penggunaan kata akan yang menyelip di antara subjek dengan predikat pada kalimat pertama menjadikan kalimat tersebut kurang padu. Demikian pula penggunaan kata tentang dan daripada setelah verba menjadikan kalimat tersebut kurang padu
5. Kalimat Logis.
Kalimat yang logis adalah kalimat yang dapat diterima oleh akal atau pikiran sehat. Biasanya ketidaklogisan kalimat terjadi karena pemilihan kata atau ejaan yang salah.
Contoh kalimat tidak efektif:
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara ini.
Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mulai mengerjakan tugas tersebut.
Mayat wanita yang ditemukan di sungai itu sebelumnya sering mondar- mandir di daerah tersebut.
Pada kalimat pertama terkadung makna bahwa yang berbahagia adalah kesempatan, kecuali verbanya diganti dengan membahagiakan. Kalimat kedua memiliki makna yang tidak mungkin waktu dipersingkat, kecuali acara yang dipersingkat atau waktu yang dihemat. Kalimat ketiga menggunakan konstruksi kalimat yang kurang benar sehingga memunculkan makna yang kurang logis dan menakutkan.
6. Kontaminasi ==> merancukan 2 struktur benar 1 struktur salah
Contoh :
* diperlebar, dilebarkan diperlebarkan (salah)
* memperkuat, menguatkan memperkuatkan (salah)
* sangat baik, baik sekali sangat baik sekali (salah)
* saling memukul, pukul-memukul saling pukul-memukul (salah)
* Di sekolah diadakan pentas seni. Sekolah mengadakan pentas seni Sekolah mengadakan pentas seni (salah)
7. Pleonasme ==> berlebihan, tumpang tindih
Contoh :
* para hadirin (hadirin sudah jamak, tidak perlu para)
* para bapak-bapak (bapak-bapak sudah jamak)
* banyak siswa-siswa (banyak siswa)
* saling pukul-memukul (pukul-memukul sudah bermakna ‘saling’)
* agar supaya (agar bersinonim dengan supaya)
* disebabkan karena (sebab bersinonim dengan karena)
8. Tidak Memiliki Subjek.
Contoh :
* Buah mangga mengandung vitamin C.(SPO) (benar)
* Di dalam buah mangga terkandung vitamin C. (KPS) (benar) ??
* Di dalam buah mangga mengandung vitamin C. (KPO) (salah)
9. Adanya kata depan tidak perlu.
Contoh :
* Perkembangan daripada teknologi informasi sangat pesat.
* Kepada siswa kelas I berkumpul di aula.
* Selain daripada bekerja, ia juga kuliah.
10. Salah Nalar.
Contoh :
* waktu dan tempat dipersilahkan. (Siapa yang dipersilahkan)
* Mobil Pak Dapit mau dijual. (Apakah bisa menolak?)
* Silakan maju ke depan. (maju selalu ke depan)
* Adik mengajak temannya naik ke atas. (naik selalu ke atas)
* Pak, saya minta izin ke belakang. (toilet tidak selalu berada di belakang)
* Saya absen dulu anak-anak. (absen: tidak masuk, seharusnya presensi)
* Bola gagal masuk gawang. (Ia gagal meraih prestasi) (kata gagal lebih untuk subjek bernyawa)
11. Kesalahan Pembentukan kata.
Contoh :
* mengenyampingkan seharusnya mengesampingkan
* menyetop seharusnya menstop
* mensoal seharusnya menyoal
* ilmiawan seharusnya ilmuwan
* sejarawan seharusnya ahli sejarah
12. Pengaruh bahasa asing.
Contoh :
* Rumah di mana ia tinggal … (the house where he lives …) (seharusnya tempat)
* Sebab-sebab daripada perselisihan … (cause of the quarrel) (kata daripada dihilangkan)
* Saya telah katakan … (I have told) (Ingat: pasif persona) (seharusnya telah saya katakan)
13. Pengaruh bahasa daerah.
Contoh :
* … sudah pada hadir. (Jawa: wis padha teka) (seharusnya sudah hadir)
* … oleh saya. (Sunda: ku abdi) (seharusnya diganti dengan kalimat pasif persona)
* Jangan-jangan … (Jawa: ojo-ojo) (seharusnya mungkin)
Rabu, 09 Januari 2013
Jumat, 28 Desember 2012
Pertamina Minta Harga Elpiji Naik
PT Pertamina (Persero) mencatat kerugian penjualan elpiji nonsubsidi pada tahun 2012 mencapai 470 juta dollar AS atau setara dengan Rp 4,54 triliun. Untuk itu, perusahaan tersebut mengusulkan kenaikan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram Rp 1.500 per kg.
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya, Jumat (28/12/2012), di Jakarta, menyatakan, dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan, Pertamina berencana menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg minimal Rp 1.500 per kg pada 1 Januari 2013. Namun, realisasi rencana itu masih menunggu persetujuan dari pemerintah selaku pemegang saham Pertamina.
"Kami telah beberapa kali mengomunikasikan keinginan kami untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kepada pemerintah, baik secara lisan maupun tulisan. Permintaan secara resmi telah diajukan pada pertengahan tahun lalu," katanya. Namun, hingga kini, belum ada lampu hijau dari pemerintah untuk menaikkan harga elpiji tersebut.
Saat ini, harga keekonomian elpiji Rp 12.500 per kg, sementara harga jual elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg hanya Rp 5.850 per kg. Hal ini berarti Pertamina harus menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual elpiji itu yang mencapai Rp 6.650 per kg. "Ini berarti Pertamina memberi subsidi kepada konsumen elpiji nonsubsidi," ujarnya.
Nilai kerugian penjualan per kg itu belum termasuk ongkos angkut operasi elpiji dari terminal elpiji Pertamina ke instalasi pengisian ulang elpiji hingga didistribusikan kepada agen penjual elpiji. "Harga elpiji itu semestinya terdiri dari harga komponen produksi elpiji dan ongkos angkut operasi. Ongkos angkut itu sekitar Rp 900 per kg. Ini tidak termasuk harga produk," katanya.
Hal ini mengakibatkan Pertamina harus menanggung kerugian penjualan elpiji nonsubsidi 12 kg tahun 2012 hingga mencapai 470 juta dollar AS atau setara dengan Rp 4,54 triliun. Padahal, elpiji itu banyak digunakan kelompok rumah tangga mampu dan untuk kegiatan usaha.
"Dalam lima tahun terakhir, total nilai kerugian akibat penjualan elpiji nonsubsidi 12 kg sekitar Rp 20 triliun," kata Hanung.
"Kami ingin elpiji 12 kg dijual sesuai dengan harga pasar agar ada pesaingnya. Hal ini juga bagus bagi konsumen karena ada pilihan dan kami sendiri siap bersaing dengan pemain pasar lainnya. Selama harga elpiji nonsubsidi di bawah harga keekonomian, tidak akan ada pelaku usaha yang berminat berbisnis elpiji nonsubsidi.
Pada kesempatan sama, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir menambahkan, Pertamina sudah mengajukan kenaikan harga elpiji. "Karena bukan barang subsidi, seharusnya biaya produksi dan ongkos angkut elpiji 12 kg dibebankan kepada konsumen," ujarnya.
Namun, diakui, kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan memengaruhi situasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Karena jika harga elpiji nonsubsidi 12 kg dinaikkan, perbedaan harganya dengan elpiji bersubsidi 3 kg akan makin tinggi.
Hal ini berpotensi menimbulkan praktik pemindahan elpiji dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg serta akan membuat pengguna elpiji 12 kg beralih ke elpiji bersubsidi kemasan 3 kg. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan konsumsi elpiji 3 kg sehingga pemerintah harus menambah anggaran subsidi untuk elpiji 3 kg.
Di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini menyatakan, pemerintah sudah menerima surat permintaan dari Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kg per 1 Januari 2013. Namun, Kementerian ESDM belum mengizinkan Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi itu karena berbarengan dengan jadwal kenaikan tarif tenaga listrik.
Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Komaidi Notonegoro mengatakan, keputusan menaikkan harga elpiji 12 kg pada dasarnya murni aksi korporasi karena merupakan barang nonsubsidi karena memang tak terkait APBN. ”Karena itu, persetujuan pemerintah semestinya hanya terkait momentumnya,” katanya.
Pendapat :
Bykan harga nya yang du naikan , tetapi subsidi dari pemerintah yang harus di tambah .
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/29/09290577/Pertamina.Minta.Harga.Elpiji.Naik
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya, Jumat (28/12/2012), di Jakarta, menyatakan, dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan, Pertamina berencana menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg minimal Rp 1.500 per kg pada 1 Januari 2013. Namun, realisasi rencana itu masih menunggu persetujuan dari pemerintah selaku pemegang saham Pertamina.
"Kami telah beberapa kali mengomunikasikan keinginan kami untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kepada pemerintah, baik secara lisan maupun tulisan. Permintaan secara resmi telah diajukan pada pertengahan tahun lalu," katanya. Namun, hingga kini, belum ada lampu hijau dari pemerintah untuk menaikkan harga elpiji tersebut.
Saat ini, harga keekonomian elpiji Rp 12.500 per kg, sementara harga jual elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg hanya Rp 5.850 per kg. Hal ini berarti Pertamina harus menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual elpiji itu yang mencapai Rp 6.650 per kg. "Ini berarti Pertamina memberi subsidi kepada konsumen elpiji nonsubsidi," ujarnya.
Nilai kerugian penjualan per kg itu belum termasuk ongkos angkut operasi elpiji dari terminal elpiji Pertamina ke instalasi pengisian ulang elpiji hingga didistribusikan kepada agen penjual elpiji. "Harga elpiji itu semestinya terdiri dari harga komponen produksi elpiji dan ongkos angkut operasi. Ongkos angkut itu sekitar Rp 900 per kg. Ini tidak termasuk harga produk," katanya.
Hal ini mengakibatkan Pertamina harus menanggung kerugian penjualan elpiji nonsubsidi 12 kg tahun 2012 hingga mencapai 470 juta dollar AS atau setara dengan Rp 4,54 triliun. Padahal, elpiji itu banyak digunakan kelompok rumah tangga mampu dan untuk kegiatan usaha.
"Dalam lima tahun terakhir, total nilai kerugian akibat penjualan elpiji nonsubsidi 12 kg sekitar Rp 20 triliun," kata Hanung.
"Kami ingin elpiji 12 kg dijual sesuai dengan harga pasar agar ada pesaingnya. Hal ini juga bagus bagi konsumen karena ada pilihan dan kami sendiri siap bersaing dengan pemain pasar lainnya. Selama harga elpiji nonsubsidi di bawah harga keekonomian, tidak akan ada pelaku usaha yang berminat berbisnis elpiji nonsubsidi.
Pada kesempatan sama, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir menambahkan, Pertamina sudah mengajukan kenaikan harga elpiji. "Karena bukan barang subsidi, seharusnya biaya produksi dan ongkos angkut elpiji 12 kg dibebankan kepada konsumen," ujarnya.
Namun, diakui, kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan memengaruhi situasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Karena jika harga elpiji nonsubsidi 12 kg dinaikkan, perbedaan harganya dengan elpiji bersubsidi 3 kg akan makin tinggi.
Hal ini berpotensi menimbulkan praktik pemindahan elpiji dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg serta akan membuat pengguna elpiji 12 kg beralih ke elpiji bersubsidi kemasan 3 kg. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan konsumsi elpiji 3 kg sehingga pemerintah harus menambah anggaran subsidi untuk elpiji 3 kg.
Di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini menyatakan, pemerintah sudah menerima surat permintaan dari Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kg per 1 Januari 2013. Namun, Kementerian ESDM belum mengizinkan Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi itu karena berbarengan dengan jadwal kenaikan tarif tenaga listrik.
Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Komaidi Notonegoro mengatakan, keputusan menaikkan harga elpiji 12 kg pada dasarnya murni aksi korporasi karena merupakan barang nonsubsidi karena memang tak terkait APBN. ”Karena itu, persetujuan pemerintah semestinya hanya terkait momentumnya,” katanya.
Pendapat :
Bykan harga nya yang du naikan , tetapi subsidi dari pemerintah yang harus di tambah .
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/29/09290577/Pertamina.Minta.Harga.Elpiji.Naik
Pertumbuhan Ekonomi RI Memukau, Pemerataan Menjauh
ajar saja kinerja perekonomian Indonesia beberapa tahun ini mendapat banyak pengakuan dari berbagai pihak. Di tengah krisis keuangan di Eropa dan Amerika, perekonomian Indonesia tetap tumbuh relatif tinggi dan stabil. Banyak negara lain, termasuk China dan India, yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini rata- rata di atas 6 persen. Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen. Tingkat inflasi terjaga sekitar 5 persen. Nilai tukar rupiah relatif bergerak di sekitar Rp 9.500 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan rata-rata berada di kisaran 4.200 poin.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain didorong investasi, terutama dari pihak asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan penanaman modal asing (PMA) tahun ini akan melampaui 19 miliar dollar AS, nilai PMA yang dicapai tahun lalu.
BKPM memiliki optimisme tinggi sebab sampai September 2012 total PMA sudah mencapai 18,3 miliar dollar AS. Total nilai investasi sampai akhir tahun ini diperkirakan Rp 300 triliun. Tahun 2013 BKPM menargetkan total investasi Rp 390 triliun.
Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Pertanyaan yang muncul, apakah pertumbuhan ekonomi yang ada cukup memadai untuk menyerap tenaga kerja?
Berkualitas
Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada periode itu sekitar 110,8 juta orang. Masih ada 7,2 juta orang yang menganggur atau sekitar 6,14 persen dari angkatan kerja. Sementara setiap tahun sekitar 2,5 juta orang masuk ke bursa pencari kerja baru.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dan berkualitas amat diperlukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada dan menampung angkatan kerja baru. Persoalan yang ada, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Investasi yang masuk belum menyentuh sektor riil yang merupakan sektor formal. Alhasil, dari 118 juta tenaga kerja per Agustus 2012, sebanyak 44,2 juta orang (39,86 persen) bekerja di sektor formal, sementara 66,6 juta orang (60,14 persen) di sektor informal.
Dari data ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Sekalipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, lebih banyak pekerja di negeri ini bekerja tanpa jaminan kesehatan, hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan untuk tetap bekerja dalam jangka panjang. Artinya, belum terjadi pemerataan pendapatan.
Investasi terus meningkat, tetapi konsep pembangunan yang ada belum menempatkan unsur manusia di tempat pertama. Tidak heran, buruh terus berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2013. Melonjak hampir 45 persen dari tahun 2012, UMP tahun 2013 mencapai Rp 2,2 juta per bulan.
Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari rasio gini Indonesia yang mencapai 0,41 pada 2011. Rasio ini naik dari 0,38 tahun 2010. Kondisi ini akan makin memprihatinkan jika rasio gini melampaui 0,5 sebab itu berarti kondisi ketimpangan membahayakan karena konflik sosial mudah merebak.
Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sudah sewajarnya disertai dengan upaya peningkatan pemerataan. Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan. Masyarakat semakin diringankan dengan kehadiran jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rumah sakit yang memadai.
Menjadi persoalan karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tidak punya dana cukup untuk infrastruktur. Hanya disiapkan dana infrastruktur Rp 168,7 triliun dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.548,2 triliun atau hanya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh dari angka ideal 5 persen dari PDB.
Dana Rp 312 triliun dipakai untuk subsidi energi atau 30 persen dari total belanja pusat. Sementara subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 222, 8 triliun. Ini untuk konsumsi BBM sebanyak 45,7 juta kiloliter yang sebagian besar dinikmati pemilik mobil dan sepeda motor. Mereka rata-rata menerima Rp 120.000 per hari.
Desakan agar pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi BBM ini untuk infrastruktur terus dikumandangkan, tetapi pemerintah bergeming. Pemerintah beralasan takut terjadi kerusuhan dan gejolak sosial. Padahal, dengan membangun infrastruktur, sebuah pemerataan dan struktur sosial yang lebih kuat akan tercipta untuk jangka panjang. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan pasar modal yang lagi menarik.
Pujian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tak lepas dari bonus demografi yang ada. Ada kenaikan jumlah kelompok menengah dengan belanja 2-20 dollar AS per hari dari 81 juta orang pada 2003 jadi 134 juta orang tahun 2011.
Sayangnya, angka kelas menengah yang terus tumbuh ini lebih menarik sektor konsumsi. Yang menggelisahkan, peluang ini diambil oleh banyak produk impor, termasuk impor BBM yang terus meningkat.
Banyak pekerjaan untuk pemerataan pendapatan, termasuk akses ke bank yang masih minim. Padahal, dengan akses perbankan yang kian besar, hal itu akan makin menumbuhkan perekonomian dengan fondasi yang kuat. Tegasnya, perlu kehadiran negara yang lebih nyata untuk mengatasi semua ini.
Pendapat :
1. iar data statistik bilang indonesia tumbuh >6,5%, ingat yang tumbuh itu manusia di level mana dan disektor apa?!,kl sensus cuman yang tumbuh di sektor sawit, batubara dan hasil tambang lainnya itu ga heran, tapi rakyat tetap ngangur dan miskin, beda sosial makin jauh,banyak hura hara jadinya
Sumber :
Kompas.com
Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini rata- rata di atas 6 persen. Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen. Tingkat inflasi terjaga sekitar 5 persen. Nilai tukar rupiah relatif bergerak di sekitar Rp 9.500 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan rata-rata berada di kisaran 4.200 poin.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain didorong investasi, terutama dari pihak asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan penanaman modal asing (PMA) tahun ini akan melampaui 19 miliar dollar AS, nilai PMA yang dicapai tahun lalu.
BKPM memiliki optimisme tinggi sebab sampai September 2012 total PMA sudah mencapai 18,3 miliar dollar AS. Total nilai investasi sampai akhir tahun ini diperkirakan Rp 300 triliun. Tahun 2013 BKPM menargetkan total investasi Rp 390 triliun.
Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Pertanyaan yang muncul, apakah pertumbuhan ekonomi yang ada cukup memadai untuk menyerap tenaga kerja?
Berkualitas
Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada periode itu sekitar 110,8 juta orang. Masih ada 7,2 juta orang yang menganggur atau sekitar 6,14 persen dari angkatan kerja. Sementara setiap tahun sekitar 2,5 juta orang masuk ke bursa pencari kerja baru.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dan berkualitas amat diperlukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada dan menampung angkatan kerja baru. Persoalan yang ada, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Investasi yang masuk belum menyentuh sektor riil yang merupakan sektor formal. Alhasil, dari 118 juta tenaga kerja per Agustus 2012, sebanyak 44,2 juta orang (39,86 persen) bekerja di sektor formal, sementara 66,6 juta orang (60,14 persen) di sektor informal.
Dari data ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Sekalipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, lebih banyak pekerja di negeri ini bekerja tanpa jaminan kesehatan, hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan untuk tetap bekerja dalam jangka panjang. Artinya, belum terjadi pemerataan pendapatan.
Investasi terus meningkat, tetapi konsep pembangunan yang ada belum menempatkan unsur manusia di tempat pertama. Tidak heran, buruh terus berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2013. Melonjak hampir 45 persen dari tahun 2012, UMP tahun 2013 mencapai Rp 2,2 juta per bulan.
Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari rasio gini Indonesia yang mencapai 0,41 pada 2011. Rasio ini naik dari 0,38 tahun 2010. Kondisi ini akan makin memprihatinkan jika rasio gini melampaui 0,5 sebab itu berarti kondisi ketimpangan membahayakan karena konflik sosial mudah merebak.
Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sudah sewajarnya disertai dengan upaya peningkatan pemerataan. Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan. Masyarakat semakin diringankan dengan kehadiran jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rumah sakit yang memadai.
Menjadi persoalan karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tidak punya dana cukup untuk infrastruktur. Hanya disiapkan dana infrastruktur Rp 168,7 triliun dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.548,2 triliun atau hanya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh dari angka ideal 5 persen dari PDB.
Dana Rp 312 triliun dipakai untuk subsidi energi atau 30 persen dari total belanja pusat. Sementara subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 222, 8 triliun. Ini untuk konsumsi BBM sebanyak 45,7 juta kiloliter yang sebagian besar dinikmati pemilik mobil dan sepeda motor. Mereka rata-rata menerima Rp 120.000 per hari.
Desakan agar pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi BBM ini untuk infrastruktur terus dikumandangkan, tetapi pemerintah bergeming. Pemerintah beralasan takut terjadi kerusuhan dan gejolak sosial. Padahal, dengan membangun infrastruktur, sebuah pemerataan dan struktur sosial yang lebih kuat akan tercipta untuk jangka panjang. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan pasar modal yang lagi menarik.
Pujian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tak lepas dari bonus demografi yang ada. Ada kenaikan jumlah kelompok menengah dengan belanja 2-20 dollar AS per hari dari 81 juta orang pada 2003 jadi 134 juta orang tahun 2011.
Sayangnya, angka kelas menengah yang terus tumbuh ini lebih menarik sektor konsumsi. Yang menggelisahkan, peluang ini diambil oleh banyak produk impor, termasuk impor BBM yang terus meningkat.
Banyak pekerjaan untuk pemerataan pendapatan, termasuk akses ke bank yang masih minim. Padahal, dengan akses perbankan yang kian besar, hal itu akan makin menumbuhkan perekonomian dengan fondasi yang kuat. Tegasnya, perlu kehadiran negara yang lebih nyata untuk mengatasi semua ini.
Pendapat :
1. iar data statistik bilang indonesia tumbuh >6,5%, ingat yang tumbuh itu manusia di level mana dan disektor apa?!,kl sensus cuman yang tumbuh di sektor sawit, batubara dan hasil tambang lainnya itu ga heran, tapi rakyat tetap ngangur dan miskin, beda sosial makin jauh,banyak hura hara jadinya
Sumber :
Kompas.com
Jual Elpiji 12 Kg Selama 5 Tahun, Pertamina Ngaku Rugi Rp 20 Triliun
PT Pertamina (Persero) mengaku telah menderita kerugian Rp 20 triliun akibat masih mendistribusikan Elpiji 12 Kg selama 5 tahun terakhir.
"Kami menderita kerugian Rp 20 triliun manakala Pertamina harus mendistribusikan Epiji 12 Kg selama 5 tahun terakhir ini," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Hanung Budya, Jumat (28/12/2012).
Menurutnya dalam setiap kilo gram Elpiji 12 Kg masih mengandung subsidi per kilonya Rp 6.000. Padahal harga keekonomiannya mencapai Rp 12.000 per Kg. "Sedangkan kita menjualnya Rp 5.850 per kilonya," kata Hanung.
Padahal menurut Hanung, Elpiji 12 Kg seharusnya tidak perlu lagi disubsidi. "Seharusnya Elpiji 12 Kg tidak perlu lagi disubsidi negara, kenapa? Kan sudah ada Elpiji 3 Kg yang memang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, jadi yang 12 Kg tidak perlu disubsidi," tandas Hanung.
Pendapat :
1. Seharusnya yang memberi subsidi itu adalah pemerintah bukan pertamina karena pertamina telah memberikan dividen terbesar dari semua BUMN yang ada untuk kas negara dan pemerintah sudah berhutang puluhan trilyun kepada pertamina
Sumber : Detik.com
"Kami menderita kerugian Rp 20 triliun manakala Pertamina harus mendistribusikan Epiji 12 Kg selama 5 tahun terakhir ini," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Hanung Budya, Jumat (28/12/2012).
Menurutnya dalam setiap kilo gram Elpiji 12 Kg masih mengandung subsidi per kilonya Rp 6.000. Padahal harga keekonomiannya mencapai Rp 12.000 per Kg. "Sedangkan kita menjualnya Rp 5.850 per kilonya," kata Hanung.
Padahal menurut Hanung, Elpiji 12 Kg seharusnya tidak perlu lagi disubsidi. "Seharusnya Elpiji 12 Kg tidak perlu lagi disubsidi negara, kenapa? Kan sudah ada Elpiji 3 Kg yang memang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, jadi yang 12 Kg tidak perlu disubsidi," tandas Hanung.
Pendapat :
1. Seharusnya yang memberi subsidi itu adalah pemerintah bukan pertamina karena pertamina telah memberikan dividen terbesar dari semua BUMN yang ada untuk kas negara dan pemerintah sudah berhutang puluhan trilyun kepada pertamina
Sumber : Detik.com
Wamendag: Pedagang Masih Bingung soal Redenominasi
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengaku bahwa pelaku usaha dan pedagang masih bingung soal rencana pemerintah melakukan penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi). Pihaknya masih menunggu sosialisasi resmi dari Bank Indonesia.
"Soal redenominasi, pelaku usaha masih belum jelas, ini seperti apa sih. Apakah akan menguntungkan atau malah merugikan," kata Bayu di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Menurut Bayu, rencana pemerintah melakukan redenominasi ini memang ada sisi positif dan negatifnya.
Namun dari kacamata Bayu, bila redenominasi ini tidak mengubah nilai mata uang sendiri, maka hal tersebut tidak akan bermasalah. Yang perlu dikhawatirkan, kata Bayu adalah dari sisi pembeli karena di dalam toko atau sesuatu yang dijual nanti akan ada dua harga berbeda namun dikabarkan akan memiliki nilai yang masih sama. Misalnya harga sabun Rp 1.000 dan Rp 1. Kedua produk tersebut sama nilainya.
"Makanya kita tunggu saja sosialisasi dari pemerintah nanti, itu mau seperti apa," tambahnya.
Jika sudah jelas, maka Kementerian Perdagangan akan melakukan sosialisasi cepat khususnya ke pedagang ritel agar bisa mengerti tentang redenominasi secara lebih jelas. Sebab, pedagang ritel inilah yang akan menjadi sasaran konsumen saat penerapan redenominasi pada 2017 nanti.
Pendapat :
Harus ada sosialisasi untuk semua masyarakat . Agar semua jelas dan tidak ada kesalah pahaman .
Sumber :
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/27/1226213/Wamendag.Pedagang.Masih.Bingung.soal.Redenominasi
"Soal redenominasi, pelaku usaha masih belum jelas, ini seperti apa sih. Apakah akan menguntungkan atau malah merugikan," kata Bayu di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Menurut Bayu, rencana pemerintah melakukan redenominasi ini memang ada sisi positif dan negatifnya.
Namun dari kacamata Bayu, bila redenominasi ini tidak mengubah nilai mata uang sendiri, maka hal tersebut tidak akan bermasalah. Yang perlu dikhawatirkan, kata Bayu adalah dari sisi pembeli karena di dalam toko atau sesuatu yang dijual nanti akan ada dua harga berbeda namun dikabarkan akan memiliki nilai yang masih sama. Misalnya harga sabun Rp 1.000 dan Rp 1. Kedua produk tersebut sama nilainya.
"Makanya kita tunggu saja sosialisasi dari pemerintah nanti, itu mau seperti apa," tambahnya.
Jika sudah jelas, maka Kementerian Perdagangan akan melakukan sosialisasi cepat khususnya ke pedagang ritel agar bisa mengerti tentang redenominasi secara lebih jelas. Sebab, pedagang ritel inilah yang akan menjadi sasaran konsumen saat penerapan redenominasi pada 2017 nanti.
Pendapat :
Harus ada sosialisasi untuk semua masyarakat . Agar semua jelas dan tidak ada kesalah pahaman .
Sumber :
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/27/1226213/Wamendag.Pedagang.Masih.Bingung.soal.Redenominasi
Kebutuhan Dollar Importir Masih Tekan Rupiah
Bank Indonesia diperkirakan akan berjaga di pasar agar nilai tukar rupiah tidak terlalu tertekan, Jumat (28/12/2012). Tekanan itu antara lain datang dari kebutuhan yang tinggi importir atas dollar AS menjelang akhir tahun.
Pada perdagangan sebelumnya, Kamis (27/12/2012), rupiah ditutup menguat di level Rp 9.662 per dollar AS dari saat dibuka di level Rp 9.670 per dollar AS. Rupiah di sepanjang perdagangan bergerak di rentang Rp 9.655-9.700 per dollar AS (berdasar pengamatan data di Reuters).
Menurut riset BNI Treasury, IHSG yang ditutup di zona hijau kemarin memberikan efek positif terhadap pergerakan rupiah kemarin sore. Bank Indonesia terlihat aktif melakukan intervensi untuk meredakan tekanan terhadap rupiah kemarin.
Hari ini rupiah berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi melemah. Non Delivery Forward 1 bulan di pasar offshore pagi ini rupiah dibuka turun ke level Rp 9.830-9.845 per dollar AS sehingga berpotensi mendorong depresiasi rupiah di pasar onshore pagi ini.
Masih belum adanya kesepakatan mengenai upaya untuk menghindari jurang fiskal (fiscal cliff) di AS diperkirakan turut menurunkan keinginan pelaku pasar domestik untuk tetap memegang dollar AS sebagai safe-haven currency di tengah kebutuhan dollar AS oleh importir yang masih tinggi menjelang akhir tahun. BI diproyeksikan masih akan terus aktif melakukan intervensi di pasar valas hari ini untuk meredakan tekanan terhadap rupiah.
Pendapat :
Jangan sampai Rupiah Indonesia melemah , karena itu berakibat buruk bagi perekonomian .
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/28/11315278/Kebutuhan.Dollar.Importir.Masih.Tekan.Rupiah
Pada perdagangan sebelumnya, Kamis (27/12/2012), rupiah ditutup menguat di level Rp 9.662 per dollar AS dari saat dibuka di level Rp 9.670 per dollar AS. Rupiah di sepanjang perdagangan bergerak di rentang Rp 9.655-9.700 per dollar AS (berdasar pengamatan data di Reuters).
Menurut riset BNI Treasury, IHSG yang ditutup di zona hijau kemarin memberikan efek positif terhadap pergerakan rupiah kemarin sore. Bank Indonesia terlihat aktif melakukan intervensi untuk meredakan tekanan terhadap rupiah kemarin.
Hari ini rupiah berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi melemah. Non Delivery Forward 1 bulan di pasar offshore pagi ini rupiah dibuka turun ke level Rp 9.830-9.845 per dollar AS sehingga berpotensi mendorong depresiasi rupiah di pasar onshore pagi ini.
Masih belum adanya kesepakatan mengenai upaya untuk menghindari jurang fiskal (fiscal cliff) di AS diperkirakan turut menurunkan keinginan pelaku pasar domestik untuk tetap memegang dollar AS sebagai safe-haven currency di tengah kebutuhan dollar AS oleh importir yang masih tinggi menjelang akhir tahun. BI diproyeksikan masih akan terus aktif melakukan intervensi di pasar valas hari ini untuk meredakan tekanan terhadap rupiah.
Pendapat :
Jangan sampai Rupiah Indonesia melemah , karena itu berakibat buruk bagi perekonomian .
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/28/11315278/Kebutuhan.Dollar.Importir.Masih.Tekan.Rupiah
Stabilitas Keuangan RI Aman, tetapi Perlu Waspada
tabilitas sistem keuangan Indonesia hingga saat ini dinilai masih aman. Namun, karena global masih dalam kondisi ketidakpastian, Indonesia juga perlu waspada.
"Hingga saat ini, stabilitas sistem keuangan berada pada status normal meski masih terdapat risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian," kata Koordinator Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (28/12/2012).
Menurut Bambang, posisi stabilitas keuangan di Indonesia memang masih dipengaruhi global yang mayoritas masih resesi. Di Amerika Serikat, masih terdapat risiko fiscal cliff meski kesepakatan baru diperkirakan akan tercapai.
Sementara negara-negara di kawasan Eropa juga mengalami hal yang sama, bahkan negara-negara GIPSI terancam mengalami penurunan rating menuju sub-investment grade. China dan India yang masih terkena dampak imbas global mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak setinggi yang diharapkan.
"Di tingkat domestik, secara umum APBN masih aman, tetapi perlu diwaspadai potensi tidak tercapainya bea keluar, PPh non-Migas, dan PNBP SDA Migas," tambahnya.
Tidak tercapainya PPh non-Migas maupun bea keluar merupakan dampak pelemahan ekonomi global yang mulai terasa di Indonesia. Di samping itu, volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan meningkat sehingga berpotensi menaikkan beban subsidi energi. Di tingkat fiskal, pasar keuangan masih normal, baik di pasar modal, surat utang negara, maupun nilai tukar rupiah.
"Pergerakannya fluktuatif akibat masih tingginya ketidakpastian global," tambahnya.
Pendapat :
meskipun masih dalam keadaan aman , pemeruntah juga harus waspada , agar krisis di Indonesia tidak semakn parah .
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/28/1515552/Stabilitas.Keuangan.RI.Aman.tetapi.Perlu.Waspada
"Hingga saat ini, stabilitas sistem keuangan berada pada status normal meski masih terdapat risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian," kata Koordinator Sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (28/12/2012).
Menurut Bambang, posisi stabilitas keuangan di Indonesia memang masih dipengaruhi global yang mayoritas masih resesi. Di Amerika Serikat, masih terdapat risiko fiscal cliff meski kesepakatan baru diperkirakan akan tercapai.
Sementara negara-negara di kawasan Eropa juga mengalami hal yang sama, bahkan negara-negara GIPSI terancam mengalami penurunan rating menuju sub-investment grade. China dan India yang masih terkena dampak imbas global mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak setinggi yang diharapkan.
"Di tingkat domestik, secara umum APBN masih aman, tetapi perlu diwaspadai potensi tidak tercapainya bea keluar, PPh non-Migas, dan PNBP SDA Migas," tambahnya.
Tidak tercapainya PPh non-Migas maupun bea keluar merupakan dampak pelemahan ekonomi global yang mulai terasa di Indonesia. Di samping itu, volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan meningkat sehingga berpotensi menaikkan beban subsidi energi. Di tingkat fiskal, pasar keuangan masih normal, baik di pasar modal, surat utang negara, maupun nilai tukar rupiah.
"Pergerakannya fluktuatif akibat masih tingginya ketidakpastian global," tambahnya.
Pendapat :
meskipun masih dalam keadaan aman , pemeruntah juga harus waspada , agar krisis di Indonesia tidak semakn parah .
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/28/1515552/Stabilitas.Keuangan.RI.Aman.tetapi.Perlu.Waspada
Langganan:
Postingan (Atom)