Rabu, 23 April 2014

Bisnis Konsultasi Nasabah Perbankan Masih Prospektif


Bisnis Konsultasi Nasabah Perbankan Masih Prospektif

Th. Wiryawan, CEO WYR Solution, mengatakan bisnis konsultasi pelayanan kepada perbankan masih sangat bagus. Dia mengklaim bahwa WYR  menjadi pemain satu-satunya untuk pelayanan ini.
"Kami menjadi pemain satu-satunya, sejauh ini belum ada yang memasuki bisnis konsultasi perbankan seperti kami, dan kami memang memiliki segmen tertentu," katanya di Jakarta, Rabu (25/4/2014). 
Ia mengatakan bahwa sejauh ini bisnis konsultasi untuk pelayanan perbankan masih sangat prospektif. Karena dana yang dikeluarkan perbankan untuk melakukan pelayanan kepada konsumen sangat besar. 
"Dulu saat saya di Citi Bank saat lima tahun lalu dana yang dibutuhkan sebesar Rp 3 miliar dalam setahun, tahun ini mungkin bisa lebih karena jumlah nasabah semakin besar,"katanya.
Bisnis ini masih menggiurkan karena perbankan akan menghemat dana untuk ekspansi. Karena berbagai promo yang dilakukan perbankan dengan pemberian mobil dan motor kerap dianggap tidak efisien.

Sumber : yahoo

Tidak Hanya di Indonesia, Dunia Internasional Pun Masih Belum Jelas Soal Aturan Pajak Transaksi Online

Tidak Hanya di Indonesia, Dunia Internasional Pun Masih Belum Jelas Soal Aturan Pajak Transaksi Online

Di tengah pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia, muncul kabar yang kini ramai dibicarakan, bahkan bisa dibilang meresahkan bagi sebagian orang. Yakni, rencana bahwa bisnis online akan segera dikenai pajak. Tidak hanya di Indonesia, penerapan pajak pada transaksi online di pasar internasional pun masih termasuk hal yang relatif baru.
Di Indonesia sendiri, pemerintah, yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedang menggarap hal ini, dan pada September tahun lalu, mengundang para pelaku e-commerce dalam sebuah seminar sehubungan penyusunan kebijakan pajak untuk sektor e-commerce. Argumennya, mengingat makin tingginya tingkat transaksi online, maka seharusnya diberlakukan pajak yang sama untuk penjualan offline maupun online.
Secara umum, pelaku industri digital di Indonesia banyak yang tidak setuju adanya penerapan pajak untuk transaksi online karena hal ini merupakan upaya yang terburu-buru di Indonesia. Bahkan ada juga pendapat bahwa penerapan pajak ini layaknya seperti mental ‘Pak Ogah’. “Ibarat pak Ogah yang tidak pernah membangun jalan, tetapi selalu menjadi peminta-minta di pengkolan karena merasa itu adalah haknya, itulah persepsi yang saya tangkap dari semangat memajaki industri e-commerce,” ujar Andi S. Boediman, praktisi e-commerce yang sudah cukup lama menggeluti bidang ini.
Terkait hal ini, Kementerian Keuangan  rupanya masih menunggu standar internasional sebelum menerapkan besaran tarif pajak penjualan online. “Harus ada standar internasional dulu, masih gamang soal ini. Jadi standar internasional diberesin dulu tentang ini. Kalau sudah baru kami tentukan pajaknya,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, seperti dikutip oleh MetroT V News..
Standar transaksi ekonomi digital internasional memang diperlukan agar tidak terjadi perebutan wilayah pajak. Seperti contoh yang diuraikan di atas, jika ada transaksi online dari Amerika Serikat di Indonesia, akan terjadi kebingungan untuk penanganan pajaknya.
“Pajaknya dikenakan di Indonesia atau Amerika Serikat atau dikenakan ke pembeli atau penjual. Itu saja sudah panjang. Makanya diselesaikan dulu internasional untuk digital economy,” terangnya.
Pendapat itu memang nyata, karena di tingkat internasional sendiri pun masalah ini masih jadi perdebatan hangat. Mereka masih mencari skema yang paling adil bagi semua negara. Untuk transaksi tradisional (non-internet) pajak dikenakan oleh negara di mana barang atau jasa itu diproduksi, dan di mana barang atau jasa itu diperdagangkan.
Tetapi tentu saja, perdagangan online tidak semudah itu sebab internet tidak mengenal batas wilayah. Bagaimana cara terbaik untuk memajakinya?
“Satuan kerja untuk ekonomi digital, yang sudah memformulasikan hal ini sejak Oktober 2013, akan mendiskusikan lebih jauh tahun depan. OECD akan melaporkan hal ini dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tingkat menteri G20,” demikian keterangan dari Organization for Economic Cooperation and Development yang bertugas untuk menyusun konsep digital ekonomi ini seperti dikutip Forbes.
Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kita tunggu saja perkembangannya. Yang jelas, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan di dunia digital indonesia terutama masalah infrastruktur, belum lagi ekosistem yang belum mapan. Diharapkan, tanpa harus menunggu aturan pajak berlaku, pemerintah segera turun tangan berpartisipasi dalam membangun ekosistem dan mematangkan sektor industri ini, juga memberikan dukungan untuk mendorong kemajuan dunia e-commerce atau bisnis digital lainnya di negeri ini.

Sumber : Yahoo

Perubahan Peraturan Bank Indonesia Coba Dorong Penggunaan Uang Elektronik Yang Lebih Luas

Perubahan Peraturan Bank Indonesia Coba Dorong Penggunaan Uang Elektronik Yang Lebih Luas

Bank Indonesia pekan lalu mengumumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 yang melakukan sejumlah perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money/e-money). Perubahan ini ditujukan untuk penyempurnaan regulasi e-money dan mendorong penggunaan e-money yang lebih luas untuk menggantikan penggunaan uang tunai.
Sebagaimana dicantumkan di deskripsi peraturan yang baru, Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana, meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik, serta memperluas jangkauan layanan Uang Elektronik untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).
Sebagaimana dikutip dari Okezone, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Rosmaya Hadi berharap Indonesia dapat mencontoh negara Kanada yang masyarakatnya sudah hampir seluruhnya mengunakan e-money. Lebih lanjut, menurut Rosmaya, fungsi lain e-money adalah penggunaan ponsel untuk mengirim uang tanpa perlu ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lagi. Dia mencontohkan, “Saat ini sistem pembayaran bus TransJakarta dan Kereta Api telah menggunakan e-money.”
Selain pemanfaatan e-money yang lebih luas, Peraturan Bank Indonesia yang baru ini juga memperjelas tata cara Lembaga Selain Bank untuk menjadi penyedia layanan uang elektronik, termasuk jika memiliki fasilitas transfer dana dan pembayaran tagihan. Selain itu Bank Indonesia juga mempertegas pernyataan bahwa e-money harus diperlakukan layaknya pengganti uang sehingga bisa digunakan hingga saldo nol/kosong, tidak boleh ada minimal dana, dan mudah untuk melakukan redeem/penukaran dalam bentuk tunai.
Dengan hadirnya peraturan ini, tidak boleh ada lagi eksklusivitas penyedia layanan e-money untuk aktivitas tertentu, misalnya pembayaran penggunaan jalan tol ataupun sarana transportasi umum. Mencontohkan di sejumlah negara Asia lainnya, sesungguhnya penyedia layanan transportasi umum, seperti misalnya kereta api, bisa saja menerbitkan kartu prabayarnya sendiri yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi berbalanja dan membayar tagihan bulanan.
Rosmaya mengatakan saat ini baru enam bank nasional yang menyediakan e-money. Selain perbankan, tiga operator telekomunikasi juga tengah menggalakkan penggunaan uang elektroniknya untuk berbagai kemudahan, termasuk kerja sama baru-baru ini dengan operator kereta komuter sehingga bisa isi ulang saldo mulitrip Commuter Line Jakarta melalui Indosat Dompetku, XL Tunai, dan Telkom T-Money.
Sumber : Yahoo

6 Ancaman Ekonomi yang Menghantui Negara-negara Asia

6 Ancaman Ekonomi yang Menghantui Negara-negara Asia

Meski perekonomian seluruh negara berpendapatan menengah ke atas di Asia diproyeksi tumbuh positif sepanjang 2014, berbagai tantangan besar masih harus dihadapi kawasan tersebut.
Pemerintah dan para pembuat kebijakan di Asia harus segera mengatasinya guna mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Seperti dikutip dariAsia Foundation, Kamis (9/1/2014), sejumlah faktor bakal mengancam perekonomian sejumlah negara di Asia.
Indonesia dan India, dua negara terbesar di Asia tengah menunjukkan beberapa pelemahan landasan ekonomi. Keduanya juga tengah dihadapkan dengan defisit transaksi berjalan yang membengkak ditambah tingginya inflasi.
Serupa dengan kedua Indonesia dan India, negara-negara dengan perekonomian berskala kecil seperti Sri Lanka dan Vietnam juga berhadapan dengan tantangan inflasi.
Sementara dari Malaysia, kekhawatiran kini mengarah pada persoalan posisi fiskal yang mulai mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Thailand dan Filipina serta anggota ASEAN lainnya berada di bawah ancaman kecemasan pertumbuhan kredit.
Selain faktor-faktor tersebut, desakan kenaikan upah juga akan menjadi tekanan tersendiri bagi sejumlah negara di Asia. Saat ini sektor manufaktur mulai beralih dari China menuju negara-negara seperti Bangladesh, Vietnam dan Kamboja.
Tahun ini, China diprediksi akan menaikkan upah minimum sebesar 10% atau lebih. Sementara di India, upah minimum pekerja akan naik sekitar 11%, meski inflasi akan memangkasnya sekitar 2%.
Sementara saat ini, Bangladesh, Thailand dan Kamboja tengah mengalami kegoyahan di bidang politik yang menyebarkan kekhawatiran akan stabilitas ekonomi baik secara domestik maupun regional.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan makroekonomi yang lebih tegas sangat dibutuhkan untuk mengurangi berbagai risiko pertumbuhan ekonomi yang mengancam negara-negara Asia tersebut. Kebijakan seperti peningkatan pengumpulan pajak, rasionalisasi pengeluaran harus disesuaikan dengan investasi serta pengawasan yang lebih kuat di sektor finansial.
Meski muncul berbagai tantangan, kawasan Asia diprediksi tetap mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di 2014. Bahkan, jika pemerintah di setiap negara tersebut mampu mengatasi permasalahannya, bukan tidak mungkin Asia tetap akan menjadi roda penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia.

Sumber : Detik.com

Dukung Investasi, RI Harus Punya Bank Skala Internasional

Dukung Investasi, RI Harus Punya Bank Skala Internasional

Jakarta -Perkembangan perbankan dalam negeri sudah cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, belum ada bank lokal yang bisa setaraf Internasional. Sehingga untuk bersaing di tingkat regional Asia Tenggara (ASEAN) masih saja kalah dari bank lain.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar angkat bicara perihal tersebut. Ia mengatakan Indonesia bisa memiliki bank bertaraf Internasional bila PT Bank Mandiri Tbk dapat mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
"Karena sudah betul, Kementerian BUMN menggabungkan Mandiri dan BTN. Apalagi kami yang juga concern bagaimana kesiapan Indonesia di kancah regional dan internasional apalagi memasuki AEC. Memang kita harus memliki bank bertaraf Internasional, tidak bisa tidak," ungkap Mahendra di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014)
Bank yang bertaraf Internasional, menurut Mahendra bisa terlihat dari sisi kapasitasnya (size). Dengan yang dimiliki saat ini, bank Indonesia belum ada berkapasitas besar. Seperti bank-bank lain di ASEAN.
"Indonesia harus punya bank yang bukan hanya secara operasional di tingkat Internasional, tapi istilahnya size does matter," sebutnya.
Dengan demikian, perbankan Indonesia juga dapat menentukan arah dari integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Kalau cuma seperti sekarang, menurut Mahendra perbankan hanya jadi penonton.
"Jadi bisa ikut menentukan arah dari integrasi ekonomi di kawasan kita ini. Kalau tidak ya kita hanya menonton saja dan bank-ban lain dan otoritas bank-bank itu yang menentukan. kita berpandangan itu," kata mantan Wakil Menteri Keuangan ini.
Namun dalam proses penggabungannya, Mahendra menilai perlu dilakukan lebih rapi dan melibatkan semua pihak. Untuk menghindari komunikasi yang tidak tepat antar pihak.
"Prosesnya harus dibuat lebih baik lebih rapi melibatkan seluruh stakeholder, memang seharusnya demikian. Dan saya rasa kalau ada pihak-pihak yang perlu dan harus dilakukan konsultasi, hendaknya dilakukan sehingga proses itu bisa didukung seluruh pihak," paparnya.
Sumber : detik.com

Produk Tekstil Indonesia Kalah Bersaing

Produk Tekstil Indonesia Kalah Bersaing

Produk tekstil Indonesia dinilai semakin tak kompetitif di pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sebab, sampai saat ini, Indonesia belum masuk dalam komunitas Trans-Pacific Partnership (TPP) yang memberikan pengurangan bea masuk bagi anggotanya.
Misalnya, setelah bergabung dalam TPP, Vietnam mendapat keistimewaan pengurangan bea masuk 5-12 persen untuk produknya yang diekspor ke Amerika. Sedangkan Indonesia sampai sekarang masih terkena bea masuk 12-31 persen. “Jelas kita kalah bersaing,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, Senin, 14 April 2014.
Karena itu, pengusaha tekstil mendesak pemerintah agar melobi Amerika. Tujuannya, supaya Indonesia segera masuk dalam TPP. Akibat tak kunjung diterima dalam TPP, angka ekspor tekstil Indonesia kalah jauh dibanding Vietnam. “Padahal kita sudah jadi produsen tekstil sejak 1980-an, sedangkan Vietnam baru mulai 2000-an,” Ade menambahkan.
Selain Amerika, Ade meminta pemerintah segera bernegosiasi dengan Uni Eropa. Sebab, Uni Eropa termasuk pasar terbesar kedua untuk tekstil Indonesia setelah Amerika. “Seperti negosiasi dengan Jepang yang sudah lebih dulu membuahkan hasil. Sekarang ekspor tekstil ke Jepang ada peningkatan,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen API, setelah Indonesia-Jepang meneken Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ekspor tekstil ke Negeri Sakura meningkat. “Lumayan ada kenaikan sampai 3 persen,” ujar Ade.
Menurut data asosiasi tersebut, sejak 2007, pangsa pasar tekstil Indonesia di pasar internasional hanya sekitar 1,69 persen. Sampai tahun lalu, angka itu tak kunjung naik signifikan. “Sekarang pangsa pasar tekstil kita di kisaran 1,8 persen,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian mendorong industri tekstil nasional mengarahkan produksinya ke produk bernilai tambah. Dengan memproduksi tekstil yang bukan sekadar garmen biasa, daya saing produk diharapkan meningkat. “Kalau memproduksi technical textile juga bisa dapat tax allowance,” kata Elis Masitoh, Kepala Subdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Kementerian Perindustrian.

Sumber : Detik.com

Kronologi Proses Pajak Versi BCA

Kronologi Proses Pajak Versi BCA

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus korupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
BCA langsung bereaksi dengan mengadakan konferensi pers terkait dugaan kasus permohonan keberatan pajak. Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Grup Djarum ini pun menegaskan telah mengikuti prosedur pajak sebagaimana mestinya. Berikut kronologi perpajakan BCA tahun fiskal 1999 yang dipaparkan perseroan.
Pada tahun 1998, BCA mengalami kerugian fiskal sebesar Rp 29,2 triliun yang merupakan akibat dari krisis ekonomi yang melanda Tanah Air. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan alias tax loss carry forward mulai tahun pajak berikutnya hingga 5 tahun.
"Selanjutnya, sejak tahun 1999, BCA sudah mulai membukukan laba, di mana laba fiskal tahun 1999 tercatat sebagai Rp 174 miliar," kata Sekretaris Perusahaan BCA Inge Setiawati di Menara BCA, Selasa (22/4/2014).
Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan pajak tahun 2002, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melakukan koreksi laba fiskal periode 1999 tersebut menjadi sebesar Rp 6,78 triliun. Di dalam nilai itu, ada koreksi terkait transaksi pengalihan aset, termasuk jaminan Rp 5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli dengan BPPN sesuai Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No SP-165/BPPN/0600.
"Hal ini dilakukan sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan No 117/KMK.017/1999 dan Gubernur Bank Indonesia No 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1998," ujar Inge.
Transaksi pengalihan aset itu merupakan jual beli piutang, tetapi Ditjen Pajak menilai transaksi itu sebagai penghapusan piutang macet. Sehubungan dengan hal itu, tanggal 17 Juni 2003, BCA mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak atas koreksi pajak yang telah dilakukan.
Keberatan itu dinyatakan dalam SK No KEP-870/PJ.44/2004 tanggal 18 Juni 2004.
"Pada saat berakhirnya masa kompensasi kerugian pajak tahun 1998, masih terdapat sisa kompensasi yang belum digunakan sebesar Rp 7,81 triliun. Dengan demikian, seandainya keberatan BCA atas koreksi pajak senilai Rp 5,77 triliun tidak diterima Ditjen Pajak, masih terdapat sisa tax loss carry forward yang dapat dikompensasikan sebesar Rp 2,04 triliun. Sisa tax loss carry forward tersebut tidak bisa dipakai lagi atau hangus setelah tahun 2003," papar Inge.

Dengan demikian, Inge menegaskan, perseroan tidak melanggar undang-undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku.

Sumber : kompas.com