pengantar bisnis "peranan pemerintah"

PERLUNYA PERANAN PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI PERANAN USAHA

“PERAN PEMERINTAH DALAM USAHA MENENGAH KECIL (UKM)”

            Dalam menghadapi persaingan bebas dalam persaingan usaha maka diperlukan peranan pemerintah untuk melindungi peranan usaha. Dalam perjalanan pembinaan terhadap usaha, pemerintah lebih condong kepada pembinaan pengusaha kecil, sementara pembinaan terhadap usaha menengah seolah-olah terlupkan. Kebijakan pengembangan usaha bagi usaha menengah belum bersandar pada satu peraturan pemerintah sebagai payung kebijakan di dalam arus pengembangan usaha.

            `Salah satu strategi untuk mendorong kinerja dan peranan UKM dalam pasar bebas serta mengatasi kesenjangan yang terjadi adalah dengan menumbuhkan usaha menengah yang kuat dalam struktur industri. Strategi pengembangan usaha menengah ini praktis banyak dilupakan sejalan dengan kurang diperhatikannnya entitas dan posisi usaha menengah dalam pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan pengembangan UKM.

            Sekalipun peran usaha menengah lebih rendah dibandingkan denganusaha kecil. Namun dengan memperhatikan posisi stretegis dan keunggulan yang dimilikinya, usaha menengah layaknya untuk didorong sebagai motor pengembangan UKM dalam persaingan bebas. Hal ini karena potensi teknologi dan sumber daya manusianya jauh lebih tinggi dari pada usaha kecil. Pergeseran tatanan ekonomi dunia pada persaingan bebas dapat dikatakan bahwa UKM mengahadapi situasi yang bersifat double squeeze yaitu situasi yang dating dari sisi internal berupa ketertinggalan prokdutivitas, efisiensi dan inovasi. Dan situasi yang dating dari eksternal pressure. Denagn adanya 2 fenomena di atas yang perlu diperhatikan adalah masalah ketimpangan struktur usaha dan kesenjangan usaha besar dengan usaha kecil dan menengah.

            Setiap pelaku bisnis harus memiliki akses yang cukup terhadap pasar dan kemampuan inovasi produk, guna meningkatkan daya saingannya. UKM memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan ekspor.

            Dengan alasan independensi dan kebebasan perdagangan, ada indikasi bahwa peran-peran pengayoman oleh pemerintah terhadap UKM akan kian diminimalisasi. Peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha.

            Dikawasan Asia Tenggara ditemukan adanya berbagai kombinasi faktor yang sangat memenuhi kinerja ekonomi. Pertama tingginya angka tabungan (saving rate) yang dipotong oleh peningkatan sumber daya manusia (human capital). Kedua adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, tetapi tetap mengakui adanya campur tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik. Peran pemerintah dalam ekonomi pasar sangatlah besar dan signifikan. Tantangan besar peran pemerintah bagi UKM selain oleh berbagai hambatan internal adalah sejauh mana mengkreasi ketergantungan terhadap investasi asing dalam perekonomian Indonesia juga merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin di era globalisasi ini. Tetapi gagasan dari pengembangan UKM ini paling tidak dapat membantu perekonomian Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari pihak asing.

            Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh, UKM perlu diberdayakan agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang. Pemerintah melalui berbagai elemennya seperti Departemen Koperasi, Departeman Perindustrian dan Perdagangan dan BAPPENAS serta BUMN yang instusi keuangan melakukan bebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

            Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan simulasi lain. Selain ini banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu system perekonomian yang berbasis masyaraka yaitu dalam bentuk UKM.

Sumber : Google