Kamis, 08 November 2012

Kemiskinan Menggurita, Rakyat Butuh Solusi

http://news.detik.com/read/2012/07/22/113938/1971531/471/kemiskinan-menggurita-rakyat-butuh-solusi
Kemiskinan Menggurita, Rakyat Butuh Solusi
Rismayanti Nurjannah - detikNews

Bandung Akhir-akhir ini fenomena mengakhiri hidup secara tragis tengah menjamur di tengah-tengah masyarakat yang sedang dibelit kemiskinan.
Sebagai contoh seorang tukang bakso di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada awal Juli. Diduga karena tidak tahan menghadapi himpitan ekonomi, ia kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Kemudian kasus serupa yang terjadi masih pada awal Juli juga menimpa seorang ibu yang bernama Markiah dengan membawa anaknya yang masih berumur tiga tahun melompat dari sebuah jembatan di Pulo Empang kota Bogor.
Kasus tersebut mengindikasikan bahwa banyak orang yang pada akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya agar terlepas dari beban hidup yang kian hari kian sulit.
Himpitan ekonomi selalu menjadi salah satu faktor yang paling mendominasi yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri, bahkan sampai membunuh sanak keluarganya yang menjadi tanggungannya.
Di samping sebagai pemicu orang melakukan bunuh diri, juga sebagai biang ketidakharmonisan keluarga, kriminalitas dan masalah sosial lainnya seperti pelacuran, pencopetan, perampasan dan sebagainya. Upaya pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan memang sedang dilakukan.
Namun, program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah selama ini telah salah sasaran sebagaimana yang dinyatakan oleh Ekonom Indef, Enny Sri Hartati. Bahkan hanya menyentuh masyarakat menengah ke atas, bukan menengah ke bawah.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah gagal dalam mengurusi rakyat Indonesia yang sebagian besar berada dalam kondisi tidak mampu (baca: miskin).
sistem ekonomi yang dibangun dalam membangun negeri ini merupakan teori ekonomi kapitalisme yang selalu menekankan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sarana pemuas kebutuhan manusia (barang dan jasa) terbatas.
Asumsi ini yang kemudian melahirkan sistem politik ekonominya hanya bertumpu pada aspek produksi semata tanpa memperhatikan distribusinya sampai tidak kepada seluruh rakyat.
Kekayaan yang tertanam di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang bahkan pihak asing. Keuntungan terbesar dari eksploitasi sumber daya alam di negeri ini mereka kantongi dengan legalisasi dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat digondol para kapitalis dengan kekuatan kapital yang dimilikinya.
Kesalahan paradigma ekonomi yang diterapkan oleh kapitalisme, merupakan hal dasar yang menjadikan kemiskinan bercokol di negeri ini. Menanggalkan sistem ekonomi kapitalisme dan menerapkan sistem politik ekonomi Islam adalah solusi tuntas menyelesaikan perkara ini.

Sistem politik ekonomi Islam mengatur pendistribusian kekayaan secara merata. Setiap individu diperhatikan kebutuhan sandang papan pangan bahkan kesehatan, pendidikan dan keamanan pun sangat diperhatikan demi terjaminnya kehidupan rakyat yang sejahtera.
Dengan pengaturan kepemilikannya, Islam melarang SDA dikuasai oleh para kapitalis. SDA dikelola oleh negara kemudian hasilnya didistribusikan kepada seluruh rakyatnya. Sistem politik ekonomi ini mustahil terjadi apabila negara ini masih tetap mempertahankan sistem pemerintahan sekuler-kapitalisme dengan sistem politiknya, demokrasi.
Walhasil, sistem politik ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem yang mampu menciptakan perubahan rakyat ke arah yang jauh lebih sejahtera. Sistem politik ekonomi ini hanya akan bisa terwujud ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.

*Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia dan Aktivis Komunitas Rindu Syariah Khilafah.
Pendapat : Yang menjadi pertanyaan, apa tugas mengatasi kemiskinan MUTLAK tugas pemerintah pusat? Saat ini, di era otonomi daerah, mestinya pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan, dengan meng-create program anti kemiskinan, krn pemerintah daerah yg berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar